IMAJI.CO.ID, MEDAN — Isu pelayanan publik paling mendasar dinilai belum menyentuh dalam debat antar-kandidat Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024. Misalnya pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Bahwa Sumatera Utara masih terbatas akses masyarakat bagi berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan inklusif. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi,” kata Pjs Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean kepada wartawan, Senin (3/11).
Ia menambahkan, selain itu masih banyak ditemukan penyelenggara pelayanan publik di sektor pendidikan belum mengetahui secara jelas terkait perbedaan antara pendidikan inklusif dan pendidikan luar biasa serta pemenuhan hak anak-anak berkebutuhan khusus dalam menempuh pendidikan di setiap jenjangnya.
“Sebagaimana berdasarkan informasi dan peninjauan lapangan yang telah kami lakukan, hanya satu SMP dan SMA di Kabupaten Deli Serdang yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini yang belum terbahas selama debat pertama terkait isu pelayanan publik di sektor pendidikan,” kata James.
Menurut dia padahal ini sangat penting untuk melihat komitmen kedua kandidat Pilgubsu jika terpilih untuk memperhatikan isu pelayanan publik di Sumut, melalui visi misi dan program kerja yang sudah mereka susun.
Jika melihat definisi pendidikan inklusif berdasarkan PM Nomor 48/2023, bahwa terdapat peranan penting pemerintah provinsi dalam memperhatikan hak akomodasi dan dukungan anggaran setiap satuan pendidikan yang menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Sangat diharapkan pula peranan pemda atas dibentuknya Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
“Hal ini yang sangat terlewatkan bagaimana arah perbaikan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Sumut,” ujar James.
Persoalan penyebaran satuan pendidikan di setiap jenjang mulai dari dasar dan menengah, juga menjadi hal yang terlewatkan. Padahal hal tersebut menjadi isu permasalahan setiap tahun saat Penerimaan Peserta Didik Baru baru (PPDB). Misalnya saja di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) masih ada kecamatan yang belum memiliki SMA negeri. Yakni di Kecamatan Patumbak, Biru-Biru dan Sinembah Tanjung Muda Hulu.
“Sedangkan untuk SMP Negeri yang berada pada wilayah SMA Negeri yang tidak ada rata-rata memiliki dua SMP Negeri,” ungkap James Panggabean.
Isu terkait penjaminan mutu kesehatan bagi masyarakat Sumut, imbuh James, sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan ke depan bagi calon gubernur dan wakil gubernur Sumut terpilih. Hal ini melihat bahwa masih belum maksimalnya aktivitas setiap rumah sakit swasta dan pemerintah dalam melakukan kalibrasi alat kesehatan.
“Hal ini sangat diperlukan dalam menjamin tindakan tenaga medis dalam melakukan tindakan dari hasil alat medis yang digunakan. Disamping persoalan kalibrasi alat kesehatan, bahwa sangat diperlukan adanya suatu perencanaan setiap tahunnya yang harus disampaikan oleh setiap calon kepala daerah dalam menata penyelenggaraan rumah sakit di Sumut,” ujarnya.
Sudah menjadi pembahasan bahwa masyarakat Sumut akan lebih nyaman jika berobat ke Penang daripada di daerah sendiri. Hal ini menunjukkan ada persoalan dari penyelenggaraan kesehatan di Sumut baik dari sisi sarana prasarana, peningkatan kompetensi tenaga medis dan kesejahteraan tenaga medis.
James Panggabean berharap dalam debat kedua antar-kandidat pada 6 November nanti, isu terkait daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan dapat lebih intens dipaparkan karena hal ini adalah bagian dari pelayanan publik yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita wajib mengapresiasi setiap calon gubernur dan wakil gubernur memiliki pengalamannya secara tersendiri dalam memimpin daerah sebelumnya namun yang diharapkan masyarakat yakni bagaimana pemecahan permasalahan transportasi ke daerah-daerah wisata. Misalnya saja seorang wisatawan akan ke Danau Toba, bagaimana program kerja calon kepala daerah dalam mendukung hal tersebut,” paparnya.
Faktanya dilihat dan dirasakan bahwa bahwa akses transportasi masih terbatas di wilayah wisata. Disamping itu bahwa persoalan pemerataan pembangunan di daerah perbatasan antarprovinsi dan kabupaten di dalam peningkatan dan pemenuhan mutu pendidikan, mutu kesehatan dan transportasi sangat diperlukan untuk diuraikan calon kepala daerah.
“Harapan kita kepala daerah terpilih dapat mengawal dalam penyusunan perencanaan daerah setiap tahunnya dalam membangun Sumut yang lebih baik. Di sisi lain kami apresiasi atas topik pembahasan debat pertama calon gubernur terkait pelayanan publik dan kesejahteraan sosial tersebut,” demikian James Panggabean. (GOB)
