IMAJI.CO.ID – Calon Bupati Deli Serdang dengan nomor urut 1, Sofyan Nasution menyebut, kasus stunting di Kabupaten Deli Serdang tinggi. Terlebih di tahun 2021 dan 2022, angka stunting di Deli Serdang tercatat meningkat sebesar satu persen.
“Kasus stunting di tahun itu meningkat dari 12% menjadi 13,9%. Tapi tahun 2023 naik menjadi 33%. Jadi, saya mau tanya programnya itu yang jelas pak dokter. Jangan cerita-cerita aja mau buat rumah sehat,” katanya kepada Calon Bupati Deli Serdang nomor urut 2, Asri Ludin Tambunan pada segmen kedua Debat Publik Perdana Pilbup Deli Serdang yang digelar Sabtu (19/10).
Menanggapi serangan pernyataan itu, Asri Ludin Tambunan atau dokter Aci menjawabnya dengan memberikan data. Ia menuturkan, kasus stunting di angka 33,8 persen itu pada saat Ali Yusuf Siregar menjabat sebagai Bupati Deli Serdang.
“Kemudian, saat saya menjadi Kepala Dinas terakhir sebelum saya berhenti menjadi Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang, sesuai dengan EPPGM tahun 2024, angka stunting Deli Serdang hanya 0,31% (342 orang). Ini harapannya, di akhir tahun 2024 Deli Serdang akan mencapai tingkat angka stunting yang paling rendah di Provinsi Sumatera Utara,” tegasnya.
Di segmen yang sama, Sofyan Nasution mengatakan program yang akan diprioritaskannya adalah program kesehatan. Menurutnya, sektor kesehatan di Deli Serdang harus ditingkatkan karena masih perlu diperhatikan.
“Kami akan hadirkan mobil kesehatan keliling yang akan menjangkau desa-desa terpecil. Aspek berikutnya adalah pendidikan. Menurut beberapa survei, anak-anak tak sekolah di Deliserdang cukup banyak dengan berbagai sebab. Kemudian, infrastruktur di Deli Serdang juga belum maksimal. Kami akan pastikan ini semua akan berubah lebih baik di kepemimpinan kami,” ucapnya.
Merespons pernyataan itu, Asri Ludin pun kembali menanggapi dengan santai dan menjawab lugas.
“Alhamdulillah Pak Sofyan, mobil puskesmas keliling dan transportasi untuk pasien ke desa-desa saat ini sudah tercapai di Deli Serdang. Begitu juga dengan pendidikan, angka partisipasi sekolah di kabupaten ini bahkan mencapai hampir 80%,” tukasnya.
Ke depan, menurutnya, yang bisa diselaraskan dengan aspek-aspek tersebut antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan dunia usaha adalah adanya transparansi dalam pengelolaan APBD. (NR)
